Pelatihan UPK

Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 24 Oktober 2010 di Hotel Royal Trawas yang di ikuti oleh 3 Kabupaten yakni Kabupaten Mojokerto, Jombang, dan Gresik sebanyak 37 Kecamatan dengan jumlah peserta sekitar 123 orang.

 

Pelatihan UPK di buka Oleh Bapak Cholil Arpaphy selaku Kepala Bapemas Kabupaten Mojokerto dan di damping oleh Bapak Sapto Wibowo selaku Fasilitator Kabupaten Mojokerto.  Beliau menyampaikan bahwa UPK jam kerjanya mulai Senin sampai dengan Jum’at jam 08.00 – 16.00 WIB sedangkan hari Sabtu jam 08.00 – 12.00 WIB. Sesuai dengan Surat Dirjen dan sudah ditindak lanjuti di Kabupaten dan masing-masing Kecamatan. Kemudian dilanjutkan dengan kelas pengorganisasian. 

Narasumber dalam pelatihan UPK yakni Fas Keu Mojokerto, Jombang, Gresik. Fas Kab Mojokerto, Jombang, SP2M dan Fasilitator Training dari Propinsi.

Tujuan diadakan pelatihan UPK supaya UPK bisa sharing antar Kabupaten, kemudian penerapan manajemen pelayanan bagaimana supaya menjadi daya tarik serta proses pengelolaan untuk memberikan pelayanan dan pengeruh kepada pihak lain dengan gaya dan tindakan.

Wapres Minta Swasta Investasi CSR di PNPM Mandiri

Pengusaha diminta membantu pemerintah untuk mengentaskan kemisinan melalui investasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Program tersebut dipilih karena sudah teruji baik dan hasilnya bagus.
Hal ini dikatakan Wakil Presiden Boediono saat membuka Konferensi mengenai CSR yang digelar Indonesia Business Links di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/9/2010).
"Kita harapkan korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program PNPM atau mekanisme PNPM. Artinya, benderanya tetap dari masing-masing korporasi. Saya tahu ini ada nilainya tidak bisa langsung masuk ke program pemerintah saja. Tetapi semacam ini tentu dimungkinkan," katanya.
Menurut Boediono, investasi swasta di PNMPM Mandiri merupakan salah satu model kerjasama Public-Private Partnership (PPP) yang mekanismenya saat ini masih difinalisasi pemerintah.
Kepada pengusaha,dia menjelaskan, PNPM Mandiri sebenarnya adalah program lama yang telah ada sejak zaman krisis 1997-1998. Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah setiap proyek berasal dari usulan masyarakat sendiri, bukan ditentukan dari atas, bahkan bukan dari camat sekalipun. Nilai tiap proyek bervariasi antara Rp.100 sampai Rp.500 juta.
Wapres mengaku telah menyaksikan sendiri keberhasilan program ini di beberapa daerah misalnya program pengadaan air bersih di Manado yang dibiayai PNPM senilai Rp.300 juta.
"Ada yang hanya membuat selokan, ada juga dana bergulir bagi kaum perempuan, macam-macam. Ini semua adalah inisiatif dari bawah. ini adalah satu keunggulan PNPM mandiri," katanya.
Kunci keberhasilan kedua, lanjut Boediono, adalah keberadaan tim pendamping yang sangat dibutuhkan terutama di desa yang kurang berkembang untuk mendukung secara teknis, administratif dan mengawasi dana yang dipakai.
"Saya kira Indonesia bisa memberikan contoh-contoh, negara lain bisa mendapatkan manfaat dari kita sendiri. saya juga garisbawahi kalau bisa kerja sama PPP antara swasta dan pemerintah ini khusus untuk penanggulangan kemiskinan ini bisa kita realisasikan," ujarnya.

Sumber : www.okezone.com

Pelatihan BP UPK dan BKAD

Pelatihan BP UPK dan BKAD yang dilaksanakan pada tanggal 07-09 Oktober 2010 di Hotel Royal Trawas yang dihadiri sekitar 70 peserta dari semua Kecamatan kecuali 1 Kecamatan yakni Kecamatan Trawas karena BP dan BKAD belum terbentuk.

Pembukaan pelatihan tersebut di buka oleh Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Keuangan. Narasumbernya dari Fasilitator Kecamatan dan di bantu oleh Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Keangan dan Fasilitator Teknik Kabupaten.

Tujuan diadakan pelatihan supaya BP UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK, melakukan pemeriksaan  dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan  administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK. Dan peran BKAD melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM MP yang terdiri dari kelembagaan upk, sarana prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana, serta bertugas mengawasi, memeriksa, mengevaluasi kinerja UPK, serta merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis pengembangan UPK.

Pelaksanaan Kegiatan Per September 2010

Progres Kegiatan 
Progress tahapan kegiatan di lapangan untuk penyerapan BLM PNPM-MP TA 2010 di 12 Kecamatan  pada bulan September 2010 pengajuan dana untuk  Pencairan Dana APBD (DDUB) ke rekening UPK sebesar Rp. 1.850.000.000,- atau 44% dari total dana DDUB.  BLM APBN telah terserap ke rekening kolektif sebesar Rp. 6.469.537.894 atau 38,50% dari total APBN sehingga sampai akhir September 2010 total dana BLM yang sudah masuk ke rekening sebesar 8.319.537.894  atau 39,61% dari total BLM Rp. 21.000.000.000,-
Pada awal bulan September 2010 Kegiatan masih fokus pada koordinasi dengan bagian keuangan untuk proses pengajuan dana Cost Sharing (DDUB). Koordinasi ini berkaitan dengan SK UPK yang mencantumkan jumlah desa penerima dana bantuan yang tidak sesuai dengan jumlah desa yang tercantum di SPC. Hasil koordinasi di sepakati proses tetep jalan pengajuan bagi Kecamatan Gondang, Pacet, Mojoanyar dan Dlanggu sedang SK UPK akan di revisi tanpa desa penerima karena pada dasarnya penerima bantuan tergantung dari hasil MAD. Pada tanggal 22 September 2010 DDUB masuk ke rekening 4 kecamatan tersebut sehingga sampai akhir September 2010 sudah 6 Kecamatan yang menyerap dana Cost Sharing.

Kegiatan Ekonomi/Pinjaman Bergulir

Sampai dengan akhir September 2010 Asset produktif yang dikelola 11 UPK (yang 2 UPK Kec baru dimana dana BLM belum turun) mencapai Rp. 20.943.949.923,- dari total Asset sebesar Rp. 21.039.148.598,-. Dibandingkan dengan laporan keuangan bulan Desember 2009 maka selama 9 bulan Asset produktif  UPK mengalami peningkatan sebesar  26,92 %. Sedang pertumbuhan asset dari awal keberadaan UPK sampai akhir September 2010 adalah sebesar 103,89%. Ada kenaikan  pertumbuhan Asset di bandingkan bulan Agustus 2010 sebesar 4%.

Kondisi 11 UPK yang ada di Kabupaten Mojokerto, 9 UPK masuk Kategori SEHAT dengan penilaian kualitatif 8 UPK SEHAT KUAT dan 1 UPK SEHAT LEMAH, sedang 1 UPK CUKUP SEHAT LEMAH dan 1 UPK CUKUP SEHAT KUAT (hasil analisa kesehatan UPK Tribulan 3/ September 2010) dan menurut pemetaan periode September 2010, 10 Kecamatan masuk UPK Tipe A KUAT dan 1 UPK ( Kecamatan Pungging) masuk kategori B  KUAT karena Saldo pinjaman yang ada di masyarakat dibawah Rp. 300.000.000. Dari beberapa penilaian ini bisa di lihat bahwa terjadi pengendapan dana di bank untuk kabupaten Mojokerto sebesar 12,58% dari asset di 11 UPK  dengan pengendapan tertinggi ada di kecamatan Pungging 39,50%. Hanya 4 kecamatan yang tingkat pengendapannya di bawah 10% yaitu kecamatan Dawarblandong, Dlanggu, Puri dan Kemlagi. Secara umum tingkat pengendapan dana di UPK se Kabupaten Mojokerto mencapai 17,92% Hal ini perlu diwaspadai karena sudah diatas batas maximal 10%.
Hingga saat ini, Warga dari 204 desa yang tergabung dalam 1.323 kelompok (grup), telah memanfaatkan pinjaman bergulir tanpa agunan. Sebanyak 928 kelompok beranggotakan kaum perempuan. Sedangkan anggota masyarakat lainnya tergabung dalam kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pada laporan periode September tahun 2010, tingkat pengembalian SPP rata-rata mencapai 99%, sedangkan UEP 98,8%.
Dana pinjaman bergulir tersebut pada umumnya dimanfaatkan warga untuk penambahan modal usaha, Diversifikasi usaha dan kebutuhan seperti pendidikan. Usaha kelompok penerima manfaat SPP/UEP paling berkembang dan membanggakan di kabupaten ini adalah kelompok SPP di desa Kertosari Keunggulannya adalah hasil produksi pigura sudah terkenal keluar kota Mojokerto.